Media sosial saat ini menjadi perangkat yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Hal ini selaras pada semarak Pilkada. Media sosial dalam pilkada berperan penting saling mendukung masing-masing calon. Tapi sering kali media sosial justru digunakan untuk memprovokasi. Padahal media sosial seharusnya menjadi penengah di antara hiruk pikuk yang terjadi. Bukan hanya menyuarakan dukungan ke calon, media sosial juga digunakan sebagai wadah komunikasi public pada masa pilkada.
Media Sosial Menjadi Alat Propaganda Politik
Ervan Fauzan, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Politik jurusan Hubungan Internasional, mengatakan bahwa media sosial menjadi alat pendukung eksistensi diri & lambat laun kini berubah jadi alat propaganda politik, apalagi di masa Pilkada.
Ia mengatakan bahwa yang menjadi masalah adalah jika ada orang yang menjatuhkan lawan politik dengan berita bohong alias hoax. Di sinilah peran Lembaga-lembaga netral atau masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya pada masa pilkada.
Kemudian, meskipun kebebasan berpendapat termasuk pilar utama dalam berdemokrasi, tapi tetap harus ada Batasan serta bersinggungan dengan hak/kebebasan orang lain. Masyarakat harus dewasa dalam bermedia sosial. Hal ini bisa dimulai dari Langkah yang sederhana seperti selalu melakukan kroscek kebenarannya terlebih dahulu setelah membaca berita dari media sosial. Dengan begitu, demokrasi di media sosial bisa membaik.
Di sisi lain, Muhammad Rayhan Putra Wibisono, mahasiswa FISIP jurusan HI, mengatakan bahwa hal tersebut menjadi wajah lain dari media sosial & demokrasi karena media sosial bisa mendorong perluasan interaksi.
Ia juga mengatakan bahwa saat ini semua orang bisa mengakses informasi seputar politik & amplifikasi opini maupun sekedar perkataan di media sosial tersebar semakin luas sehingga upaya untuk saling menjatuhkan lawan politik sulit dihindari.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa medsos berkembang semakin baik dari segi keterbukaan akses. Namun, medsos kini sudah merambah sebagai pergerakan di bidang perekonomian. Perlu diketahui, algoritma medsos akan menyodorkan info yang menurut data cocok dengan kebiasaan pengguna , penggunaan sosmed yang tepat juga bisa menjadi tips menang pilpres atau pilkada.
Pedoman Etika Kampanye di Media Sosial
Ada sebelas kelompok masyarakat sipil & asosiasi yang mendukung & menggagas pedoman etika dalam berkampanye di media sosial. Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers, menegaskan bahwa public harus dilindungi dari penyalahgunaan kebebasan dalam berpendapat/berekspresi di medsos. Pasalnya, masih banyak orang-orang yang menggunakan kampanye dalam konteks propaganda komputasi nasional dengan tidak memperhitungkan dampak terhadap masyarakat.
Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu, mengungkapkan akan pentingnya pedoman etika dalam berkampanye di medsons. Masyarakat harus sadar kalau mereka bertemu siapa saja di medsos, harus tahu bagaimana mereka beretika, sadar ada aktor parpol, buzzer, kepolisian, hingga tim cyber & kominfo.
Ada Beragam Hoax di Pilkada
Fritz juga mengungkapkan bahwa beragam hoaks masih banyak ditemukan menjelang pilkada. Pada pilkada 2020, ada setidaknya 45 pelanggaran konten internet dan isu hoaks seperti warga yang reaktif dalam tes rapid tidak boleh ke TPS, tanggal 9 Desember tidak ada pilkada, dll.
Jika media sosial kalian memberikan informasi seputar pilkada atau informasi politik lainnya, review atau komen dari pengunjung sangatlah penting. Sekarang, mendapatkan review & komentar bagus dari pengunjung bisa didapatkan dengan lebih mudah melalui Rajakomen. Di sinilah manfaat Rajakomen untuk pilkada sangat terasa. Rajakomen sendiri merupakan penyedia jasa komentar untuk berbagai macam media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan masih banyak yang lainnya.
0 Komentar